Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani – Sri Mulyani Indrawati resmi melepas jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada 2024–2025. Usai menutup karier panjang di pemerintahan, ia kini berhak atas manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang disalurkan oleh PT Taspen (Persero).
Momen penyerahan hak pensiun itu dibagikan langsung oleh Taspen melalui akun Instagram resminya. Direktur Utama Taspen, Rony Hanityo, secara simbolis menyerahkan dokumen kepada Sri Mulyani.
“Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Periode 2024–2025, Ibu Sri Mulyani Indrawati,” tulis Taspen dalam unggahannya pada Selasa (23/9).
Taspen menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat negara yang memasuki masa pensiun. Tujuannya jelas: menjamin kesejahteraan setelah purna tugas.
Dasar Hukum Pensiun Menteri
Lalu, berapa uang pensiun Sri Mulyani setelah tak lagi menjabat?
Besaran pensiun pejabat negara, termasuk menteri, sudah diatur sejak lama. Aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.
Pasal 11 menyebutkan, pensiun pokok dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan. Rumusnya sederhana: 1 persen dari dasar pensiun untuk setiap satu bulan masa jabatan. Namun, ada batasan minimal dan maksimal, yakni paling sedikit 6 persen dan paling banyak 75 persen dari dasar pensiun.
Dasar pensiun yang dimaksud adalah gaji pokok terakhir seorang menteri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 beleid yang sama.
Gaji Pokok Menteri sebagai Dasar Pensiun
Besaran gaji menteri terakhir diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000. Berdasarkan aturan tersebut, gaji pokok seorang menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.
Artinya, angka Rp5.040.000 inilah yang menjadi acuan dalam perhitungan pensiun Sri Mulyani. Jika dihitung sesuai ketentuan, maka nominal uang pensiun menteri bisa berkisar Rp324 ribu hingga Rp4,05 juta per bulan, tergantung masa jabatan yang dijalani.
Perhitungan ini belum termasuk manfaat Tabungan Hari Tua (THT) yang juga diterima pejabat negara. THT biasanya diberikan sekaligus pada saat pensiun, terpisah dari uang pensiun bulanan.
Sri Mulyani dan Masa Pengabdiannya
Sri Mulyani bukan sekadar pejabat biasa. Kariernya di pemerintahan penuh dengan catatan penting. Ia pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2005–2010, kemudian kembali dipercaya Presiden Joko Widodo pada 2016 hingga 2024.
Dengan masa jabatan yang panjang, pensiun yang ia terima tentu lebih besar dibanding menteri yang hanya menjabat singkat. Meski begitu, berdasarkan regulasi yang berlaku, batas maksimal tetap 75 persen dari gaji pokok terakhir, atau sekitar Rp4,05 juta per bulan.
Bagaimana dengan Tunjangan Lain?
Publik kerap membandingkan pensiun pejabat negara dengan ASN biasa. Perlu dicatat, uang pensiun menteri hanya dihitung dari gaji pokok, bukan termasuk berbagai tunjangan selama menjabat.
Tunjangan jabatan, fasilitas rumah dinas, kendaraan, hingga staf pendukung otomatis berhenti ketika seorang menteri pensiun. Yang tersisa hanyalah hak pensiun sesuai regulasi dan tabungan hari tua.
Dalam konteks ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pernah menegaskan, “Pensiun adalah bentuk penghargaan negara atas pengabdian. Hak ini tidak bisa dipindahtangankan,” (BKN, 2023). Prinsip serupa berlaku bagi pejabat negara.
Apakah Jumlah Itu Besar?
Jika dibandingkan dengan standar biaya hidup saat ini, angka Rp4 juta per bulan mungkin terdengar kecil untuk ukuran pejabat sekelas Sri Mulyani. Namun, perlu dipahami bahwa regulasi pensiun menteri belum pernah direvisi secara signifikan sejak tahun 2000.
Sementara itu, kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, terutama di kota besar, sudah jauh meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rata-rata pengeluaran per kapita nasional pada 2023 mencapai lebih dari Rp1,4 juta per bulan. Artinya, uang pensiun menteri hanya sedikit di atas kebutuhan dasar rata-rata rumah tangga.
Apa yang Membuat Sri Mulyani Istimewa?
Meskipun nominal uang pensiun relatif kecil, Sri Mulyani dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang keuangan global. Sebelum kembali menjabat Menteri Keuangan pada 2016, ia sempat menduduki posisi penting sebagai Managing Director di Bank Dunia.
Dengan latar belakang tersebut, banyak pihak meyakini Sri Mulyani tidak bergantung penuh pada pensiun negara. Karier akademis, pengalaman internasional, dan jejaring globalnya tetap membuka peluang besar bagi aktivitas profesional setelah purna tugas.
Program Pensiun dan Tantangan Reformasi
Kisah pensiun Sri Mulyani juga membuka diskusi lebih luas soal skema pensiun pejabat negara di Indonesia. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi, masih ada perdebatan apakah gaji dan pensiun pejabat perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa laporan juga menyinggung pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara, termasuk skema pensiun. Transparansi dan keadilan menjadi isu utama.
Sementara itu, BMKG pernah menekankan pentingnya keberlanjutan sistem keuangan negara dalam menghadapi tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga krisis energi. Stabilitas fiskal—yang salah satunya ditopang oleh kebijakan belanja aparatur negara—menjadi kunci.
Penutup Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani
Pertanyaan “berapa uang pensiun Sri Mulyani” akhirnya terjawab melalui regulasi yang berlaku. Dengan dasar gaji pokok Rp5,04 juta, ia diperkirakan menerima pensiun bulanan sekitar Rp324 ribu hingga Rp4,05 juta, ditambah Tabungan Hari Tua.
Jumlah tersebut jauh dari bayangan publik tentang kemewahan pejabat negara. Namun, justru di situlah menariknya: seorang mantan Menteri Keuangan yang mengelola triliunan rupiah APBN, kini hanya mendapat pensiun setara pegawai swasta menengah.
Lebih dari sekadar nominal, pensiun ini menjadi simbol penghargaan atas pengabdian panjang Sri Mulyani untuk negara. Dan di luar itu, rekam jejak serta kontribusinya tetap akan dikenang dalam sejarah ekonomi Indonesia.
