Bantuan Bansos – Pemerintah kembali mengucurkan program bantuan pangan beras bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa bantuan ini akan berlangsung selama empat bulan dengan nilai anggaran mencapai Rp13,9 triliun.
“Sudah kita putuskan untuk empat bulan bantuan pangan. Bantuan pangan ini atas arahan langsung dari Bapak Presiden,” ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Skema Penyaluran: Dua Tahap, 20 Kilogram per Periode
Program bantuan beras tersebut ditujukan untuk 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga akan mendapatkan jatah 10 kilogram beras per bulan. Dengan skema empat bulan, total yang diterima adalah 40 kilogram per keluarga.
Namun, pemerintah membaginya ke dalam dua tahap penyaluran. Tahap pertama mencakup periode September–Oktober 2025, sementara tahap kedua berlangsung pada November–Desember 2025. Dalam setiap tahap, masing-masing KPM menerima 20 kilogram beras.
“Jadi nanti 10 kilogram, 10 kilogram, empat kali. Mungkin dibagi dua kali penyaluran agar lebih efisien,” jelas Menko Pangan.
Anggaran Rp13,9 Triliun, Data Penerima Disesuaikan
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memastikan alokasi anggaran yang digelontorkan mencapai Rp13,9 triliun. Anggaran tersebut sudah termasuk biaya operasional distribusi.
“Anggarannya menyesuaikan ya. Yang jelas, kemungkinan sama operasional segala macam sekitar Rp13,9 triliun,” ungkap Arief.
Arief juga menegaskan bahwa daftar penerima disusun berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang selalu diperbarui. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Karena ada koreksi sedikit. Biasa kan ada yang wafat, ada yang pindah, atau perubahan data lainnya. Pastinya akan ada penyesuaian,” katanya.
Respons terhadap Kenaikan Harga Pangan
Program bantuan beras ini hadir di tengah situasi harga pangan yang fluktuatif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa harga beras di sejumlah daerah sempat mengalami kenaikan akibat faktor iklim dan distribusi.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya juga mengingatkan potensi gangguan produksi pangan akibat fenomena iklim El Niño yang dapat memicu kekeringan di sentra produksi padi.
“Fenomena El Niño lemah hingga moderat masih berpeluang memengaruhi curah hujan di beberapa wilayah sentra pertanian. Ini tentu berdampak pada produksi beras nasional,” ujar Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, dalam keterangan resminya, awal September 2025.
Dalam konteks inilah, bantuan pangan beras dipandang penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan di rumah tangga.
Bagian dari Paket Stimulus Ekonomi
Bantuan pangan beras merupakan salah satu komponen dalam paket stimulus ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga akhir 2025. Paket ini mencakup delapan program utama dan empat program tambahan, mulai dari dukungan magang berbayar bagi lulusan baru, perluasan insentif pajak, hingga program padat karya di berbagai sektor.
Dengan kombinasi program tersebut, pemerintah berharap dapat menahan laju inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
Tantangan Distribusi dan Harapan Pemerintah
Salah satu tantangan utama program bantuan bansos berbasis pangan adalah distribusi di daerah terpencil. Infrastruktur jalan, biaya logistik, hingga ketersediaan gudang penyimpanan kerap menjadi kendala.
Pemerintah menyatakan akan menggandeng Bulog, pemerintah daerah, serta aparat desa untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
“Distribusi menjadi kunci. Kita tidak ingin ada keterlambatan atau penumpukan di gudang. Sinergi dengan daerah menjadi sangat penting,” tegas Kepala Bapanas.
Selain itu, pemerintah juga meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi penyelewengan. Transparansi diharapkan menjadi pondasi agar bantuan bansos benar-benar diterima mereka yang membutuhkan.
Suara dari Lapangan
Di sejumlah daerah, kabar soal bantuan pangan beras disambut positif. Warga menganggap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban di tengah harga kebutuhan pokok yang cenderung tinggi.
“Kalau dapat beras 20 kilo tiap dua bulan, ya sangat membantu. Apalagi sekarang harga beras di pasar naik,” kata Siti Aminah, ibu rumah tangga di Depok.
Namun, sejumlah pengamat kebijakan pangan menilai pemerintah tetap perlu memperhatikan aspek keberlanjutan. Bantuan pangan dinilai penting untuk jangka pendek, tetapi kemandirian produksi beras harus tetap dijaga.
“Bantuan bansos memang krusial di saat harga pangan tinggi. Tapi jangan sampai membuat ketergantungan. Pemerintah harus tetap fokus pada penguatan produksi dalam negeri,” ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira.
Menjaga Kepercayaan Publik
Transparansi dan akurasi data menjadi isu sentral dalam setiap program bantuan bansos. Selama ini, tidak jarang publik menemukan adanya penerima ganda atau keluarga miskin yang justru tidak tercatat.
Dengan penggunaan DTSEN yang diperbarui, pemerintah berupaya mengurangi risiko salah sasaran. Keberhasilan program ini juga akan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola kebijakan sosial-ekonomi.
Penutup Bantuan Bansos
Program bantuan pangan beras selama empat bulan ke depan menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meredam tekanan harga di pasar. Dengan anggaran Rp13,9 triliun yang dialokasikan untuk 18,2 juta keluarga, program ini diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Ke depan, tantangan utama adalah memastikan distribusi tepat waktu, transparansi data, serta upaya jangka panjang dalam memperkuat produksi beras nasional. Seperti diungkapkan BMKG, faktor iklim masih akan memainkan peran penting terhadap ketersediaan pangan.
Bantuan ini bukan sekadar angka dalam APBN, tetapi nyata terasa di dapur jutaan keluarga Indonesia.
