Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat Shutdown setelah Kongres gagal menyetujui rancangan anggaran belanja tahunan sebelum tenggat akhir September 2025. Kondisi ini kembali menempatkan Washington dalam kebuntuan politik, dengan Partai Republik dan Demokrat saling menuding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Fenomena government shutdown bukan pertama kali terjadi di AS. Namun, kali ini dinamika politik terlihat semakin tajam, karena perdebatan soal kebijakan anggaran meluas hingga menyentuh isu kesehatan dan imigrasi.
Apa Itu Pemerintah Amerika Serikat Shutdown?
Government shutdown adalah kondisi ketika sebagian lembaga federal Amerika Serikat harus menghentikan operasional karena Kongres tidak mencapai kesepakatan soal anggaran. Tanpa persetujuan itu, pemerintah tidak memiliki landasan hukum untuk membiayai program dan layanan publik.
Shutdown biasanya berdampak pada penutupan sementara layanan publik non-esensial. Museum, taman nasional, dan sejumlah kantor pelayanan bisa ditutup. Pegawai federal yang dianggap non-esensial akan dirumahkan tanpa gaji, sementara pekerja di sektor penting seperti keamanan, layanan darurat, dan pengendalian lalu lintas udara tetap bekerja tetapi gajinya bisa tertunda.
Menurut Congressional Research Service (CRS), sejak 1976, Amerika Serikat telah mengalami lebih dari 20 kali shutdown dengan durasi bervariasi dari beberapa jam hingga lebih dari sebulan. Shutdown terpanjang terjadi pada 2018–2019 selama 35 hari.
Awal Kebuntuan: Anggaran dan Subsidi Kesehatan
Tahun fiskal 2025 berakhir pada 30 September pukul 23.59 waktu Washington. Namun, hingga detik terakhir, Senat gagal meloloskan rancangan anggaran. Pemungutan suara hanya menghasilkan 55 suara, kurang dari ambang minimal 60 suara yang dibutuhkan untuk lolos.
Perdebatan sengit terjadi terkait subsidi layanan kesehatan di bawah Affordable Care Act (ACA) atau yang dikenal dengan “Obamacare”. Demokrat bersikeras agar subsidi tersebut diperpanjang dalam anggaran baru, sementara Partai Republik menolak dengan alasan ingin rancangan murni tanpa tambahan persyaratan.
“Partai Demokrat telah menutup pemerintahan. Mereka menolak kompromi demi mempertahankan program yang tidak efisien,” kata Ketua DPR AS, Mike Johnson, melalui akun X (Twitter) resminya.
Sebaliknya, kubu Demokrat balik menuding Partai Republik yang menguasai mayoritas kursi di Kongres. “Mari kita luruskan: Partai Republik memimpin Gedung Putih, DPR, dan Senat. Ini sepenuhnya shutdown mereka,” ujar mantan Wakil Presiden Kamala Harris dalam konferensi pers.
Respons Gedung Putih
Di laman resminya, Gedung Putih bahkan menampilkan pesan khusus yang menyalahkan oposisi. Tulisan “Democrats Have Shut Down the Government” terpampang sebagai bentuk narasi politik yang menegaskan siapa pihak yang dianggap bersalah.
Sementara itu, Presiden Joe Biden dalam pernyataan singkat menyebut bahwa rakyat Amerika menjadi pihak paling dirugikan akibat kebuntuan politik di Capitol Hill. “Setiap kali pemerintah shutdown, pekerja dan keluarga mereka yang harus menanggung beban. Ini bukan tentang politik, tapi tentang kehidupan sehari-hari rakyat,” tegasnya.
Dampak Pemerintah Amerika Serikat Shutdown: Dari Ekonomi hingga Wisata
Dampak shutdown tidak hanya dirasakan di level birokrasi, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Museum Smithsonian dan Taman Nasional Yellowstone dilaporkan akan menutup sementara layanan mereka. Ribuan wisatawan yang sudah merencanakan perjalanan harus menunda atau membatalkan agenda.
Pegawai federal non-esensial, termasuk staf administrasi di sejumlah lembaga, mulai dirumahkan tanpa gaji. Menurut data Kantor Manajemen Personalia AS, setidaknya 800 ribu pegawai berpotensi terdampak.
Dampak ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Shutdown biasanya mengurangi pertumbuhan PDB jika berlangsung lama. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan shutdown selama sebulan bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi hingga 0,1–0,2 persen.
Pelajaran dari Pemerintah Amerika Serikat Shutdown Sebelumnya
Pemerintah Amerika Serikat Shutdown 2018–2019 menjadi catatan paling serius dalam sejarah politik modern. Selama 35 hari, lebih dari 380 ribu pegawai federal dirumahkan tanpa bayaran. Layanan bandara terganggu karena petugas keamanan absen. Bahkan, laporan ekonomi resmi sempat tertunda karena lembaga statistik tidak beroperasi penuh.
Kali ini, para ekonom memperingatkan risiko serupa jika kebuntuan anggaran tidak segera diselesaikan. “Shutdown pemerintah AS menambah ketidakpastian global, terutama di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih rapuh,” tulis laporan Dana Moneter Internasional (IMF).
Mengapa Pemerintah Amerika Serikat Shutdown Terus Terjadi?
Sistem politik AS memungkinkan kebuntuan semacam ini karena pengesahan anggaran memerlukan persetujuan dua kamar Kongres: Senat dan DPR. Perbedaan kepentingan antara Demokrat dan Republik kerap memunculkan tarik-menarik tajam.
Menurut analisis Brookings Institution, shutdown sering kali dijadikan alat tawar-menawar politik. Partai oposisi menahan dukungan agar bisa memasukkan agenda kebijakan mereka dalam anggaran. Namun, strategi ini berisiko tinggi karena menempatkan layanan publik sebagai korban.
Suara dari Publik
Reaksi masyarakat AS beragam. Sebagian besar mengekspresikan frustrasi karena merasa dijadikan “sandera politik”. Seorang pegawai federal di Washington DC yang diwawancarai The Washington Post mengaku khawatir tidak bisa membayar cicilan rumah jika shutdown berlangsung lebih dari dua minggu.
“Setiap kali mereka (parlemen) gagal sepakat, kami yang jadi korban. Rasanya seperti tidak ada yang peduli pada kehidupan nyata rakyat biasa,” ujarnya.
Pandangan Internasional
Dari luar negeri, Pemerintah Amerika Serikat Shutdown kerap dipandang sebagai paradoks. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, AS justru berulang kali mengalami kebuntuan fiskal.
Sejumlah pengamat menilai situasi ini bisa menggerus citra kepemimpinan Amerika di dunia. “Ketidakmampuan mengelola anggaran domestik dapat melemahkan posisi global AS, terutama di tengah persaingan geopolitik,” kata analis politik dari Council on Foreign Relations (CFR).
BACA JUGA: Amerika Data Pribadi Masuk Indonesia? Kontroversi Kerja Sama Digital yang Perlu Diawasi Ketat
Apa Selanjutnya?
Kongres AS kini kembali bersidang untuk mencari solusi sementara, biasanya berupa resolusi jangka pendek (continuing resolution) yang memperpanjang pendanaan selama beberapa minggu. Namun, kesepakatan itu pun masih bergantung pada kompromi antara dua partai besar.
Jika kebuntuan berlanjut, risiko ekonomi dan sosial akan semakin membesar. Dari layanan publik, pariwisata, hingga stabilitas pasar keuangan, semua bisa terkena dampaknya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam catatan perbandingan global menyebut bahwa Pemerintah Amerika Serikat Shutdown berpotensi memengaruhi jadwal kerjasama riset iklim internasional. “Beberapa proyek kolaborasi bisa tertunda karena lembaga federal AS berhenti beroperasi,” tulis BMKG dalam rilis resmi.
Penutup Pemerintah Amerika Serikat Shutdown
Shutdown pemerintah Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia. Lebih dari sekadar kebuntuan anggaran, fenomena ini menunjukkan rapuhnya konsensus politik di Washington. Sementara dua partai besar saling menyalahkan, masyarakat Amerika harus menanggung dampak nyata di lapangan.
Bagi publik internasional, Pemerintah Amerika Serikat Shutdown adalah pengingat bahwa bahkan negara dengan ekonomi terkuat sekalipun tidak kebal dari risiko politik dalam negeri. Pertanyaan yang tersisa adalah: sampai kapan rakyat harus menjadi korban tarik-ulur politik di Capitol Hill?
