Total Gaji dan Fasilitas Anggota DPR Tembus di Atas Rp100 Juta per Bulan

Kabar mengenai kenaikan gaji anggota DPR RI kembali memantik perhatian publik. Angka resmi yang diungkap belakangan ini memperlihatkan bahwa penghasilan seorang anggota dewan bisa melampaui Rp100 juta per bulan, terutama setelah adanya kebijakan baru soal tunjangan rumah.

Masyarakat pun bereaksi keras. Kritik mengalir deras, bukan hanya dari publik luas, tapi juga dari lembaga independen seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Dari Gaji Pokok hingga Tunjangan Rumah

Berdasarkan aturan yang berlaku, gaji pokok seorang anggota DPR “hanya” Rp4,2 juta per bulan. Ketua DPR sedikit lebih tinggi, yakni Rp5,04 juta, sedangkan wakil ketua menerima Rp4,62 juta. Namun, angka itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan pendapatan mereka.

Tambahan terbesar datang dari berbagai tunjangan: komunikasi, jabatan, paket sidang, hingga tunjangan beras. Menurut catatan, total tunjangan melekat per anggota bisa mencapai lebih dari Rp49 juta per bulan.

Belum selesai di situ, sejak akhir 2024 DPR juga memberlakukan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas. Artinya, bila dihitung rata-rata, penghasilan resmi seorang anggota dewan sudah melampaui Rp100 juta.

“Angka ini sangat tidak pantas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian sulit,” tegas Egi Primayogha, peneliti ICW, dikutip dari BBC News Indonesia (18/08).

Kritik Pemborosan Anggaran

ICW menilai kebijakan tunjangan rumah DPR tergolong pemborosan. Hitungannya, dengan 580 anggota DPR dan periode jabatan 60 bulan, anggaran yang terkuras mencapai Rp1,74 triliun hanya untuk sewa rumah anggota parlemen.

“Apakah patut mengeluarkan anggaran sedemikian besar ketika rakyat menghadapi kenaikan harga beras, PPN, hingga PHK massal?” tambah Egi.

Fakta di lapangan memang menunjukkan kondisi sebaliknya. Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata beras premium pada pertengahan Agustus 2025 tembus Rp16.088/kg, jauh di atas harga eceran tertinggi Rp14.900/kg. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 42 ribu pekerja terkena PHK hanya dalam enam bulan pertama tahun ini.

Kontrasnya jelas terlihat: di satu sisi rakyat kian terbebani, di sisi lain anggota dewan justru mendapat tunjangan mewah.

Kinerja yang Tak Sejalan dengan Privilege

Persoalan lain yang ikut menyeruak adalah soal kinerja DPR RI. Menurut Lucius Karus dari Formappi, berbagai tunjangan yang diterima anggota dewan tak berbanding lurus dengan hasil kerja mereka.

“Banyaknya variasi subsidi yang diterima anggota DPR berbanding terbalik dengan capaian kinerja mereka. Ini ironis,” ujar Lucius.

Meski Ketua DPR Puan Maharani mengklaim DPR telah menyelesaikan 14 RUU dan menindaklanjuti lebih dari 5.600 laporan masyarakat, kenyataannya sejumlah produk legislasi justru menuai kontroversi. Contohnya RUU Pilkada yang akhirnya batal karena minim partisipasi publik, hingga UU TNI yang diputuskan di tengah gelombang demonstrasi.

Tak heran jika survei Indikator Politik Indonesia (27 Januari 2025) menunjukkan tingkat kepercayaan publik pada DPR hanya 69%, jauh di bawah lembaga eksekutif dan aparat keamanan.

Kenapa Tidak Pakai Rumah Dinas?

Salah satu alasan DPR memberi tunjangan rumah adalah kondisi rumah dinas yang dianggap tak layak. Kompleks di Kalibata dan Ulujami disebut banyak mengalami kerusakan, dari atap bocor hingga genangan air.

Namun, ICW menemukan adanya proyek pemeliharaan rumah dinas dengan anggaran ratusan miliar rupiah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Artinya, secara logika, rumah dinas sebenarnya masih bisa difungsikan jika ada perencanaan matang.

“Ini indikasi perencanaan yang tidak transparan, bahkan bisa disebut akal-akalan,” kata Egi dari ICW.

Respon Anggota DPR

Saat isu ini mengemuka, sebagian besar anggota DPR memilih bungkam. Hanya segelintir yang berani memberi komentar, salah satunya anggota Komisi I TB Hasanuddin.

“Tanya ke pemerintah saja, karena bukan anggota DPR yang mengaturnya. Kami ini hanya menerima. Buat saya diberi berapa pun, saya bersyukur,” ujarnya.

Pernyataan itu justru mempertegas jarak psikologis antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya.

Kenaikan Gaji Anggota DPR RI: Masalah Etika Publik

Lebih dari sekadar angka, polemik ini sesungguhnya menyentuh ranah etika publik. Saat rakyat berjuang dengan kenaikan harga bahan pokok, gaji stagnan, hingga ancaman PHK, keputusan menaikkan tunjangan rumah DPR menciptakan jurang yang makin lebar.

Fenomena ini juga memperlihatkan betapa DPR sering kali dianggap lebih sibuk mengurus fasilitas internal ketimbang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Seperti dikatakan Lucius Karus, “Semakin banyak tunjangan justru membuat anggota DPR obesitas secara finansial, bukan produktif.”

Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI

1. Tunjangan Melekat

2. Tunjangan Lain

3. Gaji Pokok Sesuai Jabatan

Total estimasi penerimaan anggota DPR: Rp54.051.903 per bulan (belum termasuk rumah dinas, perjalanan dinas, serta dana daerah pemilihan).

Penutup

Polemik soal kenaikan gaji anggota DPR RI belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Publik masih menunggu langkah tegas pemerintah, apakah akan mengevaluasi kebijakan tunjangan rumah atau tetap membiarkan anggaran triliunan rupiah tersedot demi kenyamanan para wakil rakyat.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya angka di atas kertas, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen. Jika jurang ketidakadilan ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan makin tergerus.